Kinerja Fiskal Tahan Banting di Tengah Ketegangan Perang Tarif
Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menyoroti kinerja fiskal Indonesia yang dinilai tetap solid di tengah tantangan global, termasuk perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan laporan hingga 31 Maret 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp516,1 triliun atau 17,2% dari target APBN. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp620 triliun atau 17,1% dari pagu APBN, hampir dua kali lipat dari total belanja bulan sebelumnya yang sebesar Rp348,1 triliun. Defisit anggaran tercatat sebesar 0,43% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mencerminkan pengelolaan fiskal yang hati-hati.
“Kinerja ini menunjukkan perencanaan keuangan yang cermat dan pelaksanaan anggaran yang responsif dalam menghadapi dinamika perekonomian. Pemerintah telah dengan cepat beradaptasi dengan tantangan global,” ujar Thomas dalam HSBC Summit 2025 di Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Thomas menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 mencapai 5,03%, dengan pertumbuhan PDB kuartal IV 2024 sebesar 5,02% secara tahunan ( year on year/yoy ). Kinerja ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang kuat serta pertumbuhan positif sektor manufaktur. Inflasi juga terkendali pada level 1,03% (yoy) per Maret 2025, sementara surplus neraca perdagangan telah berlangsung selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.
“Di tengah ketidakpastian global, Indonesia menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif sehat dengan tingkat pertumbuhan 5,03% pada tahun 2024,” imbuhnya.
Pemerintah, kata Thomas, tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan reformasi struktural. Fokus kebijakan fiskal dalam APBN 2025 diarahkan pada peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja, serta pembiayaan program-program prioritas seperti makanan bergizi gratis dan koperasi desa.
“Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal akan difokuskan pada upaya mempertahankan momentum program prioritas pemerintah seperti program makanan bergizi gratis dan koperasi desa,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia, ketahanan pangan, energi, dan air, serta hilirisasi komoditas sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
“Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” pungkas Thomas. (redaksi)
